Admin
Oleh : Pdt. Andre Serhalawan
Tulisan ini coba mengulas sebuah fenomena mogok dan minggat dari para Dokter dan Nakes di beberapa tempat di Indonesia.
Di tengah gegap gempita pembangunan yang sering kali hanya diukur dari menjulangnya gedung pencakar langit dan berkilauannya pusat perbelanjaan, ada luka lama yang terus bernanah. Luka itu bernama pengabaian, dan hari ini ia kembali terkoyak oleh fenomena yang seharusnya menjadi aib kolektif kita sebagai bangsa: dokter dan tenaga kesehatan mogok, bahkan memilih minggat dari tempat tugasnya. Ini bukanlah kisah fiksi dari negeri antah-berantah. Ini adalah realita pahit yang terpampang nyata dari ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke, hingga ke Kabupaten Siak di Riau. Dua potret daerah dengan narasi yang sama: negara yang gagal menghadirkan keadilan dan penghormatan bagi para malaikat penjaga nyawa.
Di Merauke, para dokter spesialis dan tenaga kesehatan mengambil sikap tegas. Mereka mogok. Sebuah keputusan yang pasti diambil dengan hati teriris, karena bagi seorang dokter, bersumpah demi Apollo, diam dan meninggalkan pasien adalah neraka. Namun, apa daya, hak mereka selama lima bulan tak kunjung dibayarkan. Dalihnya terdengar begitu administratif, begitu birokratis, dan begitu munafik: “salah sistem penginputan”. Sebuah kalimat sakti yang seperti mantra, diucapkan dengan ringan oleh para pemangku kebijakan seolah-olah persoalan ini hanyalah sekadar human error teknis. Sebuah sistem yang salah input, namun entah mengapa kebodohan sistem itu hanya menyasar mereka yang mengabdikan diri di garda terdepan kemanusiaan. Sungguh, alangkah rapuhnya logika birokrasi kita ketika berhadapan dengan hak rakyat kecil, namun begitu canggih dan kilat ketika berurusan dengan proyek-proyek mercusuar.
Jika Merauke luka karena dalih sistem, maka Siak adalah tragedi yang lebih kelam. Di sana, 38 dokter mengabdi selama enam bulan. Setengah tahun. Bayangkan, saudara-saudaraku, mereka bangun setiap pagi, mengenakan jas putih, menghadapi risiko infeksi dan kematian, mendengar rintih kesakitan, berjibaku dengan maut di meja operasi, namun di saat yang sama, di rumah mereka, anak-anak mereka mungkin bertanya, “Mengapa kita harus lebih berhemat, Ayah? Ibu?” Pemerintah Daerah Siak dengan entengnya menyampaikan dalil yang melampaui segala batas akal sehat dan empati: “tidak ada uang”, alias kas daerah nihil. Sebuah pengakuan dosa yang terang benderang tentang gagalnya tata kelola keuangan negara di tingkat lokal. Enam bulan tanpa bayaran! Padahal, profesi dokter, terutama dokter umum di daerah, seringkali bukanlah profesi yang berlimpah harta. Mereka adalah pekerja profesional yang pendapatannya sangat terbatas, manusia-manusia terpelajar yang memilih jalan sunyi pengabdian ketimbang mengejar kekayaan materi di kota besar atau klinik pribadi. Mereka memilih tinggal, namun mereka dianggap udara. Mereka memilih melayani, namun hak mereka dianggap angin lalu.
Dan di sinilah ironi itu mencapai puncaknya. Di saat “tidak ada uang” untuk membayar jasa para penyelamat nyawa, di tempat lain, anggaran justru melimpah ruah untuk hal-hal yang remeh-temeh dan absurd. Kaos kaki, gadget, dan berbagai barang konsumtif lainnya tiba-tiba menjadi begitu berharga dan wajib hukumnya untuk segera dibayarkan. Barang-barang mati itu lebih diutamakan daripada manusia-manusia hidup yang menjadi tiang penyangga sektor fundamental bangsa. Ini bukan sekadar salah urus, ini adalah pengkhianatan nalar dan pemerkosaan akal sehat. Ini adalah bukti bahwa di mata para pembuat kebijakan, hidup dan mati rakyat tidak lebih berharga dari setumpuk arsip pertanggungjawaban barang. Prioritas anggaran kita telah jungkir balik, di mana benda lebih dimanusiakan daripada manusia itu sendiri.
Menyaksikan semua ini, kita seperti dipaksa menonton film horor tentang negara yang semakin semerawut dan kacau balau. Pemerintahan yang seharusnya menjadi nahkoda yang arif dan bijaksana, malah terlihat seperti sekumpulan orang linglung yang kehilangan kompas. Rencana pembangunan dan program nasional yang digaungkan terasa hampa, sekadar jargon politik yang kehilangan roh. Pemerintah harus segera tersadar dan berbenah. Perencanaan pembangunan dan program nasional haruslah lebih rinci, terarah, dan menyentuh semua aspek kehidupan yang dipahami secara fundamental dan strategis. Kita akui, ada banyak program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulia. Namun, pembangunan manusia tidak bisa hanya bertumpu pada satu pilar. Pendidikan dan kesehatan adalah dua bidang yang sangat fundamental dan strategis. Ia adalah fondasi peradaban. Tidak ada bangsa yang cerdas tanpa guru yang sejahtera. Tidak ada bangsa yang sehat dan kuat tanpa dokter yang dihormati dan dijamin hak-haknya.
Dokter dan guru adalah para cendekiawan, orang-orang terpelajar yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Merekalah pelaksana sesungguhnya dari amanat konstitusi. Namun, ironisnya, pengabdian mulia itu seringkali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Penghasilan dokter, terutama yang bertugas di pelosok dengan status ikatan dinas atau kontrak, sangatlah terbatas. Dan guru, para pahlawan tanpa tanda jasa itu, kondisinya bahkan lebih terbatas lagi. Mereka adalah kelompok profesional yang paling sabar, paling setia, namun paling sering dikhianati. Dulu, di era Orde Baru, korupsi itu tersembunyi rapi di balik pintu-pintu kekuasaan. Kini, di era reformasi, kita menyaksikan pembajakan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara terang-terangan. Kedaulatan rakyat telah dibajak dan didagangkan di pusat-pusat kekuasaan. Uang rakyat yang seharusnya kembali untuk rakyat, justru berputar-putar dan mengendap di kantong-kantong para oligarki dan makelar anggaran.
Ke mana sejatinya parlemen kita? Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi corong suara rakyat, menjadi penyalur amanah penderitaan, kini seperti membisu. Mereka diam seribu bahasa melihat kondisi ini. Ke manakah fungsi pengawasan yang mereka agung-agungkan saat kampanye? Bukankah kasus Merauke dan Siak ini adalah alarm paling nyaring yang menuntut mereka untuk segera memanggil para eksekutif, membongkar kebobrokan tata kelola anggaran, dan memaksa negara hadir untuk membayar lunas setiap tetes keringat para dokter dan guru? Namun, kita hanya mendengar sunyi. Senyap. Keheningan yang memekakkan itu adalah jawaban paling jujur dari sebuah parlemen yang fungsi pengawasannya telah tumpul, dibungkam oleh transaksi politik pragmatis. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan, sementara mereka sendiri adalah bagian dari skema yang menindas itu?
Inilah potret buram demokrasi kita. Teori Trias Politica, pemisahan kekuasaan yang digagas Montesquieu sebagai benteng melawan tirani, telah patah. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang seharusnya saling mengawasi dan mengimbangi, kini seperti tiga anak sungai yang menyatu dalam satu muara kekuasaan yang sama. Pemisahan itu tinggal formalitas di atas kertas. Kekuasaan yang absolut telah meruntuhkan sekat-sekat itu. Demokrasi yang kita banggakan telah diganti dengan plutokrasi, sebuah sistem di mana kekuasaan ditentukan oleh segelintir orang kaya, oleh pemilik modal yang mengendalikan kebijakan sesuai selera dan kepentingan bisnisnya. Lebih parah lagi, ia telah merosot menjadi kleptokrasi, pemerintahan oleh para pencuri, di mana korupsi bukan lagi kejahatan, melainkan cara kerja sistem. Anggaran negara dikeruk, hak-hak dasar rakyat—seperti kesehatan dan pendidikan—dijadikan sisa-sisa anggaran yang bisa ditunda-tunda pembayarannya. Ngeri. Kita semua harus ngeri menyaksikan realita ini. Di negeri yang kaya raya ini, para dokternya harus berteriak histeris untuk menagih upah, sementara para wakil rakyatnya sibuk pamer tas mewah di ruang sidang.
Fenomena mogok dan minggatnya para dokter ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Ini adalah titik didih dari akumulasi amarah dan kekecewaan yang selama ini disimpan rapat-rapat di balik sumpah profesi. Ini adalah jeritan paling keras dari nurani yang diperkosa. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus menjadikan ini sebagai panggilan untuk merebut kembali kedaulatan kita, untuk memaksa negara hadir dengan segenap jiwa raganya bagi mereka yang telah bersumpah untuk menyelamatkan kita. Jika para dokter dan guru saja bisa dihinakan sedemikian rupa, lalu apalah artinya kita, rakyat biasa, di mata mereka? Bangunlah, kawan! Jangan biarkan mereka yang merawat kita di saat sakit dan mendidik anak-anak kita harus berjuang sendirian melawan kebiadaban sistem. Perjuangan mereka adalah perjuangan kita. Harga diri mereka adalah harga diri bangsa. Hentikan pembajakan konstitusi. Hentikan kleptokrasi dan plutokrasi. Selamatkan Indonesia dari para begundal yang bersembunyi di balik jas birokrasi dan toga wakil rakyat. Lawan!
