Admin
(Sebuah tulisan kontekstual yang mengiris: dari Fiksi Avatar ke Realita Wanam-Jagebob)
Oleh : Pdt. Andre Serhalawan
Ah saya sudah bosan dengan debat politik yang berputar-putar bagai mesin cuci rusak seperti Komedi ‘Mens Rea’. Sekarang saya ingin menulis tentang film blockbuster lain yang jauh lebih mahal, lebih panjang, dan ironisnya, lebih fiksi daripada kisah nyata yang ditimbulkannya. James Cameron menghabiskan bertahun-tahun dan miliaran dolar untuk menciptakan “Avatar: Fire and Ash” (sudah pada nonton belum nie?), kisah epik tentang perusakan planet Pandora. Tapi tahukah Anda, di Indonesia, kita punya sekuel lokal yang lebih absurd? Judulnya: “Food Estate: Fire and Ash di Merauke”. Produsernya bukan studio Hollywood lho, tapi pemerintah kita sendiri. Dan sayangnya, ini bukan fiksi.
Sementara Jake Sully dan Neytiri bertarung melawan “Ash People” di layar, di Wanam dan Jagebob, Papua Selatan, “Ash” yang sesungguhnya sedang nyata terjadi. Abu dari pembakaran hutan untuk membuka lahan “lumbung pangan”. Konfliknya pun mirip: sekelompok manusia (dengan lebel ‘pembangunan’) datang ke ‘Pandora’ yang hijau dan hidup, lalu mereka memutuskan: “Planet kita sendiri (Jawa, Sumatera, & Kalimantan) sudah capek dieksploitasi. Ayo kita cari planet baru yang masih perawan, terus kita eksploitasi juga!”
Lucu, kan? Jika ini di film, kita akan tertawa karena alur ceritanya terlalu klise untuk dipercaya. Tapi ini nyata. Dan yang memainkan peran “Na’vi” adalah masyarakat adat Papua tanpa cat tubuh biru, tapi dengan kearifan yang jauh lebih kaya. Mereka yang paham bahwa sagu itu bukan sekadar tanaman, tapi supermarket, apotek, dan warisan leluhur sekaligus. Sementara yang berperan sebagai “korporasi penjajah” kali ini datang dengan senjata yang lebih canggih: AMDAL yang dilucuti, anggaran triliunan, dan slogan “untuk kedaulatan pangan”.
Ironinya makin menjadi-jadi saat kita sadar: sambil membuka hutan Papua untuk ‘swasembada beras’, kita justru mengimpor beras dari negara lain. Ini seperti membongkar rumah sendiri untuk dijadikan bata, sambil menyewa kontrakan. Logika macam apa ini? Jadi, sebelum kita sibuk memperdebatkan lelucon seorang komika atau efek visual film Hollywood, mari kita hadapi lelucon terbesar yang sedang dimainkan dengan uang dan tanah kita: proyek mercusuar yang mengorbankan paru-paru bumi demi target politik sesaat.
Kita tidak perlu menunggu 3 jam 17 menit untuk tahu akhir cerita ini. Jika terus begini, ending-nya sudah jelas: hutan habis, masyarakat adat tergusur, dan yang tersisa hanyalah hamparan monokultur yang rapuh serta asap kehancuran yang tak bisa ditarik kembali. Pilihannya sederhana: tetap jadi penonton pasif dalam drama perusakan ini, atau berani berteriak, “Cukup! Stop jadikan Papua sebagai plot film tragedi kita sendiri!” Karena yang dipertaruhkan di sini bukan box office, tapi nyawa, budaya, dan masa depan sebuah tanah yang seharusnya jadi kebanggaan, bukan korban.
Sekarang, buka mata kita. Ini bukan fiksi. Ini sedang ditayangkan langsung di Papua Selatan, tepatnya di Wanam dan Jagebob.
Di sini, hutan Papua bukan sekadar kayu. Ia adalah “Eywa Nusantara” jantung biodiversitas dunia, rumah spiritual masyarakat adat yang hidup bersimbiosis dengannya selama ribuan tahun. Mereka adalah Na’vi-Navi sungguhan. Lalu, datanglah kebijakan Food Estate yang digaungkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Jakarta. Narasi resminya gagah: “lumbung pangan baru”, “mengatasi krisis”, “mensejahterakan Papua”. Inilah panggung sandiwara kolosal di mana dua dunia bertabrakan: dunia kearifan ekologis Papua dan dunia logika pembangunan monolitis dari pusat.
Namun, di balik panggung, narasi mulia itu menjelma menjadi “Fire and Ash” yang sangat nyata. “FIRE” adalah api pembakaran lahan yang menghanguskan ribuan hektar jantung hutan Papua. Api bulldozer yang merobek jaringan kehidupan. Api konflik sosial yang menyala ketika tanah ulayat diambil tanpa persetujuan yang bermartabat (FPIC). Api keputusasaan warga yang melihat pasar di Merauke dipenuhi beras impor, sementara tanah leluhur mereka dipaksa menjadi sawah yang rawan gagal di lahan lumpur dan banjir rob. Sementara itu, “ASH” adalah debu sisa pembakaran yang menutupi kanopi hutan yang dulu hijau. Abu dari ekosistem sagu yang dihancurkan, sumber pangan lokal yang berkelanjutan diganti monokultur. Abu dari harapan, ketika proyek ini justru mengundang pendatang baru, mengubah demografi dan meminggirkan masyarakat asli di tanahnya sendiri. Inilah kolonialisme ekstraktif era baru. Senjatanya bukan meriam, tapi anggaran negara dan peta tata ruang yang persuasif.
Panggung ini dipenuhi karakter tragis. Pemerintah pusat memerankan “Sang Penyelamat” yang nekat, mirip Kolonel Quaritch yang yakin buta pada misi “penyelamatan pangan”. Mereka datang dengan senjata modern: triliunan anggaran dan AMDAL yang menjadi bahan lelucon pahit. Masyarakat adat sebagai “Suku Na’vi” berdiri kebingungan; tanah ulayat yang adalah mall alam mereka tiba-tiba berubah menjadi angka di peta proyek. Ironi puncaknya begitu satiris: di tengah gegap gempita proyek lumbung pangan raksasa, pasar dan supermarket orange di Merauke justru menjual beras impor Vietnam dan Thailand. Hutannya dibuka, ekosistemnya tercabik, tapi piring nasinya belum tentu terisi dari sana. Ini lelucon yang mahal.
Di sinilah kita, sebagai bangsa, dihadapkan pada dilema Jake Sully: apakah menjadi Quaritch baru yang dengan kostum kebijakan nasionalis menghancurkan keanekaragaman hayati dengan logika “penyelamatan yang salah alamat”? Atau mendengarkan “Lo’ak” generasi muda Papua, yang tahu bahwa masa depan terletak pada kearifan lokal, agroforestri, dan pengelolaan hutan berkelanjutan yang sudah terjaga ribuan tahun?
Food Estate (PSN, MIREE, MIFEE, dll) di Papua Selatan bukan solusi. Ia adalah pengalihan isu yang mengorbankan ekosistem termahal untuk proyek mercusuar. Ia gagal menyentuh akar masalah: distribusi pangan yang timpang, ketergantungan impor, dan kerapuhan model pertanian industrial.
Lalu, adegan akhir seperti apa yang kita tuju? Sebuah pertempuran epik? Bukan.
Akhir yang kita butuhkan adalah pergantian naskah secara radikal. Ibaratnya, kita punya rumah sendiri (lahan terdegradasi di Jawa, Kalimatan dan Sumatra) yang berantakan dan bocor, tapi malah sibuk merobohkan taman nasional (hutan Papua) untuk membangun pondok baru. Logika apa ini? Daripada memaksakan sawah di lahan lumpur dan gambut Merauke, mengapa tidak menjadikan sagu sebagai makanan lokal yang berkelanjutan, sebagai pahlawan pangan nasional? Itu akan menjadi kisah yang jauh lebih inspiratif: “Bagaimana Indonesia Menjadi Raja Sagu Dunia”.
Kompromi sejatinya adalah: Hentikan ekspansi Food Estate yang merusak! Alihkan energi dan sumber daya untuk: (1) Memperkuat pangan lokal Papua: sagu, ubi, dan sumber protein dari hutan; (2) Merevitalisasi jutaan hektar lahan tidur dan terdegradasi di Jawa, Kalimanta dan Sumatera yang sudah telanjur rusak; (3) Mengakui dan memperkuat wilayah kelola masyarakat adat sebagai bentang alam paling lestari yang pernah ada.
Kita tidak perlu mencari Pandora lain. Kita masih memilikinya. Membakar dan meng-abu-kan Wanam-Jagebob adalah pengkhianatan terhadap masa depan. Saatnya berani berkata seperti Jake Sully: “Ini bukan cara kami. Ada cara yang lebih baik.”
Masa depan Indonesia bukan pada abu kehancuran hutan, tetapi pada hijaunya keberlanjutan dan birunya kebijaksanaan kolektif. Pilihan ada di tangan kita: melanjutkan drama tragis “Fire and Ash” di tanah PapSel, atau menulis kisah baru tentang “Harmoni dan Kehidupan Abadi” bersama Eywa Nusantara. Hanya dibutuhkan keberanian untuk berhenti menjadi penjajah di tanah sendiri, dan mulai menjadi penjaga warisan terakhir yang sungguh tak ternilai.
Semoga!!!!
