Admin
Oleh Laurens Minipko (Pemerhati Sosial, orang asli Merauke, tinggal di Timika)
Timika, 3 Februari 2026
Pagi di Merauke selalu terlihat damai dari udara. Hamparan hijau, sungai berliku, rawa laksana cermin, dan tanah datar tak bergunduk luas yang tampak menunggu digarap. Dari Jakarta, pemandangan itu mudah diterjemahkan sebagai peluang. Dari kampung-kampung adat, ia dibaca sebagai tanda bahaya. Di situlah jarak itu bermula: jarak antara peta pembangunan dan pengalaman hidup.
Belakangan ini, Proyek Strategi Nasioan – PSN – terlalu sering disebut dengan nada optimistis. Ketahanan pangan, cetak sawah, lumbung nasional. Semua terdengar mulia. Tetapi di Papua, kata-kata itu jatuh di tanah yang sudah lama lelah menerima janji.
Gereja Turun ke Tanah
Yang menarik, justru gereja yang kini berdiri paling depan.
Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) menyatakan diri siap menjadi ujung tombak perjuangan menolak PSN di tanah Papua. Mereka mendukung penuh deklarasi PGI yang menilai PSN – dalam praktiknya – mengancam ruang hidup masyarakat adat. Ini bukan sikap spontan. Ini akumulasi pengalalamn panjang mendampingi jemaat yang kehilangan tanah, hutan, dan ketenangan hidup.
GPI, dalam posisi ini, tidak sedang bermain politik kekuasaan. Ia sedang menjalankan teologi yang paling sederhana: membela kehidupan. Ketika tanah adat berubah menjadi petak-petak proyek, gereja tidak bisa tinggal di mimbar. Ia turun ke lumpur persoalan.
Di Papua, gereja bukan hanya institusi spiritual. Ia adalah saksi sejarah. Ia tahu bagaimana proyek besar sering datang bersama aparat, pagar kawat, dan bahasa teknokratis yang tak pernah meminta izin.
Adat yang Berkata Keras
Sikap gereja ini sejalan dengan suara Dewan Adat Papua (DAP). Dalam pernyataan resminya, DAP mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi pendekatan militer dan proyek PSN di Papua. Dua kata kunci mereka tegas: milliterisasi dan pengabaian persetujuan adat.
Bagi masyarakat adat, tanah bukan komoditas. Ia adalah ibu -rahim lahir hingga mati. Ketika tanah diukur dengan hektare dan produktivitas, sementara relasi kultural dihapus, konflik bukan soal ideologi – tetapi soal keberlangsungan hidup.
DAP menyoroti absennya prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Banyak proyek berjalan tanpa persetujuan bebas masyarakat. Sosialisasi sering datang setelah alat berat tiba. Dialog berlangsung di bawah bayang-bayang senjata. Ini bukan partisipasi. Ini penjinakan.
Militerisasi proyek pembangunan,alih-alih menenangkan, justru memperdalam trauma. Kampung-kampung menjadi sunyi. Anak-anak tumbuh dengan helikopter. Orang tua hidup dalam kecemasan. Pembangunan macam apa yang lahir dari rasa takut.
Sawah dan Narasi Kemanusiaan
Pemerintah punya cerita sendiri. Proyek cetak sawah di Merauke disebut sebagai proyek kemanusiaan. Bahkan Uskup Agung Merauke menyebutnya sebagai upaya memanusiakan rakyat Papua. Negara ingin memberi makan bangsa. Papua dipilih sebagai lumbung.
Secara konsep, ini terdengar masuk akal. Tapi persoalannya selalu sama: siapa yang menentukan cara memanusiakan siapa?
Bagi orang Papua, pangan tidak selalu berarti beras. Ada sagu, ada hutan, ada sungai. Ketahanan pangan versi negara sering mengabaikan kearifan lokal. Sawah menggantikan hutan. Monokultur menggusur keragaman. Petani lokal berubah menjadi buruh di tanah sendiri.
Ini bukan sebatas soal pertanian. Ini soal cara negara memandang Papua: sebagai ruang kosong yang menunggu diisi, bukan sebagai masyarakat hidup yang sudah punya sistem.
PSN dan Jejak Lama
Jika jujur, PSN di Papua bukan hal baru. Ia hanya kelanjutan dari pola lama: proyek besar, keputusan pusat, pelibatan aparat, dan masyarakat lokal sebagai penonton.
Dulu namanya transmigrasi. Lalu food estate. Kini PSN. Bungkusnya berubah. Logikanya tetap. Papua selalu datang belakangan dalam proses berpikir, tetapi paling depan menanggung dampak.
Inilah yang membuat banyak orang Papua membaca PSN sebagai neo-kolonialisme ekonomi. Bukan penjajahan klasik, tetapi dominasi melalui investasi, infrastruktur, dan narasi kemajuan.
Negara, Gereja, dan Persimpangan
Yang terjadi hari ini menarik: GPI dan adat berdiri pada garis yang sama, sementara negara berjalan dengan peta sendiri. Papua tidak menolak kemajuan. Papua menolak diperlakukan sebagai objek. Yang diminta sederhana: dengarkan, libatkan, hormati.
Jika pembangunan adalah jalan menuju keadilan, maka ia harus dimulai dengan satu tindakan paling dasar: mendengar suara yang selama ini disenyapkan. Dan mungkin, sesekali, Jakarta perlu turun dari meja rapatnya. Duduk di tanah. Mendengar cerita. Bukan untuk mengoreksi – tetapi untuk belajar.(*)
